Sekarang kita memeringati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei, yang bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Seseorang, yang visi, ketidakegoisan, keikhlasan, dan pengorbanan telah berhasil membuat pendidikan dapat diakses. Maka dari itu, hari ini Saya ingin anda untuk sedikit bersyukur karena dapat mengenyam pendidikan. CatatanHari Pendidikan Nasional 2020. By Andreas Hugo Pareira. Sabtu, 2 Mei 2020. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc/16. Menjelang 75 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020 ini, bagaimana dengan pendidikan nasional kita? Merujuk pada cita-cita dasar yang menjadi tujuan didirikannya NKRI, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong Program Unggulan Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis) dapat digunakan di seluruh lapisan masyarakat.. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022, bertepatan dengan masuk hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan cuti bersama tahun 2022 oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dijadikan momentum Jakarta Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengungkapkan soal pentingnya peran riset demi kemajuan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya menyusul peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei kemarin. "Hari pendidikan kemarin mesti diresapi untuk menata kembali aspek riset guna menghadirkan berbagai inovasi. Riset merupakan sesuatu yang all out Hardiknas Meninjau Makna Pendidikan dan Pendidikan yang Relevan di Era Digital. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal kelahiran Suwardi Suryaningrat. Read More ». 30/04/2022 Tidak ada komentar. 1 2 3 16. 2 Lomba Menulis Opini singkat, dengan Tema: Strategi dan upaya untuk penanganan Pandemi COVID-19 Adapun waktu pelaksanaan kompetisi dimulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 25 April 2020 dan akan diumumkan pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020. Informasi mengenai kriteria dan persyaratan kompetisi terlampir. Berbagitentang Kajian Agama, Opini, Trik, Admistrasi, BGM (Blog Guru Madrasah), Pengumuman, dan Segala Hal yang Berkaitan dengan Guru, terutama tingkat MI, Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan pada setiap tanggal 2 Mei tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara selaku Bapak Perintis Hariini, kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi Covid-19. Masa-masa ini tidaklah mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, serta kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia. SKBupati Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah; PERBUP Tentang Kebijakan Akuntansi; LAKIP 2018; Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD; Laporan Realisasi Anggaran PPKD; Neraca 2018; CALK 2018; Laporan Keuangan BUMD 2018; LAK; Penetapan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Opini BPK RI 2018; Transparansi Anggaran 2019. Ringkasan Bahkan baru ingat beberapa hari setelahnya. Nah, pada kesempatan baik ini, aleepenaku ingin berbagi tentang hari-hari besar nasional dan dunia yang bisa dijadikan pembelajaran atau pengetahuan bagi kita semua. Bagi orang tua, kumpulan hari-hari besar nasional dan dunia ini bermanfaat untuk pengetahuan dan bisa mengajarkan kepada putra-putrinya. Hw7MwX. OPINI — Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas lazimnya digelar dengan khidmat di setiap tanggal 2 Mei. Selain upacara bendera, ada sejumlah perlombaan yang digelar di sekolah, instansi pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan. Namun, di masa ketika banyak orang di dunia bersembunyi dari Corona, kegiatan-kegiatan tersebut akan Presiden Soekarno melalui Keppres yang menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Ki Hadjar Dewantara. Berdasarkan Keppres itu juga, hari kelahiran pelopor pendidikan pribumi ini ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Pendidikan ini, peringatan Hardiknas dilaksanakan di tengah protokol Covid-19. Ini tidaklah mengurangi makna dari spirit yang hendak disemai. Bahkan, di tengah kesunyian peringatan, boleh jadi memberikan “dividen” sebagai investasi pertumbuhan anak-anak data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah peserta didik pada Tahun Ajaran 2017/2018 mencapai 45,3 juta jiwa. Lebih dari separuh jumlah tersebut adalah peserta didik tingkat SD 56,26%. Sementara SMP berjumlah 10,13 juta jiwa 22,35% dan SMA/SMK sebesar 9,68 juta jiwa 21,39%. Angka tersebut diperkirakan tak jauh berbeda dengan kondisi tahun jauh, BPS memproyeksikan jumlah anak-anak Indonesia usia 0-17 tahun pada tahun 2020 sebesar 79,373 juta jiwa. Ini berarti sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan kata lain, satu di antara tiga penduduk Indonesia adalah musim pandemi Covid-19, anak-anak itu berada “di-rumah-saja”. Pembelajaran sekolah mereka ikuti dari rumah secara daring. Kenyataan tersebut hendaknya tidak hanya menjadi respon terhadap Covid-19. Melainkan juga memberi makna terhadap Hardiknas dengan jalan mengambil manfaat dari situasi ini senafas dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 13 UU yakni, “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan. Masyarakat dan tentu saja keluarga memiliki saham yang tidak kecil dalam upaya pengembangan potensi peserta didik, sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan kaitan ini, konsep Merdeka Belajar, sebagai bagian dari cetak biru pendidikan nasional yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Antara lain –dalam hemat kita– adalah dengan menempatkan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan, dan bukan sekedar “persekolahan”.Para pendiri bangsa founding fathers dengan sangat baik telah merumuskan tujuan kehidupan bernegara kita yakni, salah satunya, adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini tersurat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dan menjadi roh regulasi pendidikan kita sudah sampai pada tujuan itu? Lantas, bagaimana seharusnya memaknai tujuan tersebut? Manfaat apa yang dapat dipetik dari Hardiknas di tengah pandemi COVID-19 saat ini?Pendidikan KeluargaMenurut hemat kita, tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 bukanlah sebuah “terminal akhir”. Melainkan sebuah “proses” yang harus berlangsung terus menerus dan secara berkesinambungan. Sebuah proses pembudayaan dalam kehidupan berbangsa dan berpendapat, bahwa pendidikan di sekolah saja tidaklah mencukupi. Setiap anak dan peserta didik memiliki keunikan dan bakat masing-masing. Apalagi ilmu dan pengetahuan masa kini berkembang sedemikian cepat. Tak jarang, apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi “basi” dalam waktu yang tidak juga dengan pencapaian mengagumkan di bangku sekolah. Tidak otomatis menjadi dasar penilaian kemampuan seseorang. Banyak contoh menjelaskan tidak semua murid cemerlang di bangku sekolah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Sebaliknya, banyak murid tidak menonjol di sekolah namun kemudian berhasil menjadi tokoh tentu bisa menyebut Thomas Alfa Edison, penemu lampu pijar dan pemilik lebih hak paten, yang sejak usia sebelas tahun diberhentikan oleh sekolah karena dianggap tak mampu mengikuti pelajaran. Sebut pula Mark Zuckerberg bos Facebook, Bill Gates dan Jack Ma keduanya orang terkaya dunia, George Washington dan Abraham Lincoln keduanya mantan Presiden Amerika dan tidak pernah sekolah tinggi.Di Indonesia, Anda bisa menyebut Adam Malik mantan Wakil Presiden RI yang cuma lulusan SD, Susi Pudjiastuti mantan Menteri Kelautan yang hanya lulusan SMP, atau Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN yang berhenti atau DO di Semester IV. Daftar ini tentu masih dapat diperpanjang. Termasuk yang berlatar belakang pengusaha, politisi, seniman, artis, dan saja hal itu tidak berarti bahwa pendidikan sekolah tidak dibutuhkan. Melainkan mesti diperkaya dengan cita rasa pengalaman rohaniah dan pertumbuhan kecerdasan emosi untuk mengelola hubungan personal dan relasi ini dipotret dengan baik oleh Charles Darwin dalam otobiografinya, sebagaimana dikutip EF Schumacher 1973 “Hilangnya cita rasa itu berarti lenyapnya kebahagiaan, barangkali merusak kecerdasan dan lebih-lebih lagi mungkin berbahaya bagi moral, karena hal itu melemahkan kehidupan emosi kita.”Kelemahan tersebut dapat diatasi oleh pendidikan keluarga. Aspek emosi ditumbuhkan menjadi sebuah kecerdasan yang menuntun anak menjalani cara hidup yang benar. Menggunakan kecerdasan emosi sebagai dasar penalaran dan pemecahan masalah dan meningkatkan aktivitas anak-anak bersama keluarga selama protokol COVID-19 akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kecerdasan emosi mereka. Orang tua dan keluarga inti sangat berperan. Jika ini dimaksimalkan, maka dalam satu generasi ke depan, Indonesia berpeluang menjadi negara saja, ada 79,373 juta jiwa anak Indonesia yang melewati masa pandemi COVID-19 bersama keluarga inti. Di antara itu, terdapat sekitar 44 juta anak yang berusia 0-9 tahun. Pengalaman “dilockdown” di-rumah-saja bersama keluarga akan mencerahkan dan meningkatkan kecerdasan emosi anak. Barangkali itu!Penulis adalah Penggiat Literasi dan mantan Ketua KPID Kaltim › Opini›Mengurangi Kesenjangan... Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. HERYUNANTOIlustrasi”Kami memang tidak sepintar orang Jawa,” ujar banyak guru di daerah Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ujaran serupa konon juga kerap diucapkan oleh guru-guru di daerah terpencil jauh dari Pulau Jawa atau yang disebut daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal.Para guru tersebut tidak percaya diri karena banyak materi atau pembelajaran yang diminta, berbeda dengan kenyataan hidup mereka sehari-hari. Misalnya mempelajari tari Saman dari Aceh, yang tariannya belum diketahui guru, atau siswa diminta membuat kliping, padahal tidak ada koran yang beredar di desa. Jangankan melihat video di jaringan internet, saluran listrik dan gawai untuk mengaksesnya pun tidak tersedia. Banyak guru tidak paham, apalagi murid-murid mereka. Cerita tersebut dibagikan oleh aktivis Pendidikan Sokola Institute, yang mengamati pendidikan di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Fadilla Mutiarawati, saat kami membicarakan daruratnya pendidikan di Indonesia, apalagi sering disebut sebagai learning loss, padahal bukan. Dengan kondisi seperti ini, mengapa pemerintah masih memaksakan program pembelajaran terpusat dari Jakarta?Pentingnya bahasa ibu Dalam artikelnya di 21/9/2022, Fadilla menekankan pentingnya penggunaan bahasa ibu, terutama bahasa daerah, bagi pembelajaran di daerah-daerah terpencil karena ”Ayat mengenai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada sistem pendidikan nasional… menghilang pada RUU Sisdiknas”. Rancangan Undang-Undang RUU Sisdiknas memang rencananya akan menggantikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap sudah kedaluwarsa, tetapi isinya banyak dilanggar oleh Kemendikbudristek, contohnya dengan tidak mengakui pelajaran dalam bahasa juga Hilangnya Hak Memperoleh Pendidikan dalam Bahasa IbuTragisnya, dari sumber referensi Kemendikbudristek sendiri Pendidikan di Indonesia, Belajar dari hasil PISA 2018. 2019. Jakarta Pusat Penilaian Pendidikan, disebutkan hal 32 disebutkan bahwa ”Pada PISA 2015 ada tren penurunan proporsi siswa penutur bahasa Indonesia. Saat itu, dibandingkan dengan total populasi anak usia 15 tahun, proporsi siswa PISA penutur bahasa Indonesia sebesar 25 persen, sementara pengguna bahasa daerah atau bahasa lain dalam percakapan sehari-hari mencapai 42 persen. Pada PISA 2018, proporsi siswa penutur non bahasa Indonesia meningkat pesat hingga mencapai 59 persen populasi anak usia 15 tahun, sementara siswa penutur bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari hanya 22 persen.”Berdasarkan informasi tersebut, artinya di tahun 2015, penggunaan bahasa Indonesia hanya 25 persen dan bahasa daerah 42 persen. Di tahun 2018, penggunaan bahasa Indonesia 22 persen, sedangkan penggunaan bahasa daerah naik menjadi 59 persen. Ini menunjukkan bahasa daerah masih dipakai dan harus terus digalakkan dalam lembaga formal pendidikan, tetapi mengapa pemerintah pusat tidak mengacu kepada hasil riset lembaganya sendiri untuk menyusun kebijakan penggunaan bahasa daerah di sekolah?Ini menyedihkan dan memperlihatkan pembuat kebijakan yang tidak mau membaca temuan berdasarkan fakta studinya sendiri, masih bersifat top-down, tidak menerima masukan dari akar rumput, apalagi mendengar masukan dari guru-guru di daerah 3T pada PISAReferensi Pusat Penilaian Pendidikan tersebut, juga acuan naskah akademik RUU Sisdiknas, dinilai mengacu pada PISA, yakni penilaian pendidikan yang dilakukan lembaga ekonomi antarpemerintah negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Sudah diketahui secara umum dari banyak laporan bahwa siswa-siswa Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika tes PISA siswa Indonesia dalam membaca pun amat rendah, skornya hanya 371, jauh dibandingkan rata-rata skor negara OECD di kisaran 487. Adalah benar bahwa skor rendah ini memprihatinkan dan kita harus melakukan sesuatu, tetapi seperti ditulis Fadilla, ”PISA tidak mampu mengukur kemahiran anak perempuan Kajang di Sulawesi Selatan yang menenun tope le’leng dengan pewarna dari daun tarung, atau ketepatan anak-anak Rimba di Jambi memasang jerat sesuai dengan morfologi hewan buruan di hutan yang kompleks.” Untuk mewujudkan nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, pemeliharaan adat, nilai dan kebiasaan, termasuk bahasa daerah, perlu digalakkan, utamanya dalam PISA, konsep pendidikan mengacu pada pendidikan ala Barat. Konsep Merdeka Belajar yang diinisiasi pemerintah, misalnya, lebih banyak ditujukan untuk pendidikan tinggi setidaknya ada empat program Kampus Merdeka, dan bukan untuk memajukan pendidikan dasar. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar 1 pada awalnya pun lebih fokus kepada ujian dan mekanismenya. Padahal, banyak ahli pendidikan, misalnya Yudi Latif Kompas, 4 Mei 2022, menyatakan pentingnya transformasi pendidikan sebaiknya dimulai sejak pendidikan dini dan dasar. Saya pun setuju dengan pendapat ini, makanya peningkatan kapasitas guru—terutama untuk guru-guru di TK dan SD—amatlah juga Rekonstruksi PendidikanPeningkatan kapasitas guru pun dilakukan dengan Program Guru Penggerak yang terpusat secara nasional guru diminta mendaftar langsung ke suatu platform digital dan tidak sistemis. Artinya, kepala dinas pendidikan di daerah, baik di tingkat kabupaten/kota di mana desentralisasi dilakukan maupun tingkat provinsi dilewati!Jadi, walau banyak guru penggerak yang terbentuk, masih ribuan guru di Indonesia yang tidak terdaftar sebagai guru penggerak. Kita juga tahu bahwa guru memiliki wawasan luas. Namun, apabila lingkungan sekolah dan kepala sekolah tidak mendukung, guru tersebut tidak dapat ”merdeka” untuk mengaplikasikan ilmu yang lebih baik apabila program dilakukan sistematis, secara berkesinambungan juga untuk dinas pendidikan daerah, sekolah, dan kepala sekolah, bukan hanya untuk guru, tanpa mesti dilakukan terpusat dari Jakarta. Budaya daerah akan lebih berdaya apabila Jakarta percaya akan kemampuan daerah-daerah menjalankan pendidikan. Belum lagi program pelatihan Guru Penggerak intinya hanya berisi sosialisasi peraturan belaka, bukan semacam pelatihan pedagogi. Artinya, guru masih diminta mendengarkan paparan daripada mengembangkan pemikirannya sendiri!Ekosistem pendidikan Rezim pendidikan saat ini tampaknya senang dengan pengumpulan data. Setelah asesmen, di awal 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan ”kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran” dan ditawarkan langsung ke sekolah-sekolah dan guru penggerak. Pihak pemerintah daerah, walaupun tertera, tetapi tidak dijelaskan seperti apa kegiatan yang dapat paparan mengenai Sekolah Penggerak atau materi sosialisasi kurikulum ini sebelumnya juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe ternyata disusun oleh para birokrat di Jakarta—dan bukan guru-guru sekolah dasar—yang walaupun berilmu mungkin belum memiliki pengalaman mengajar di depan kelas. Materi kurikulum ini kemudian diinformasikan kepada para sekolah dan guru untuk dijalankan tanpa ada proses uji coba dan umpan balik terlebih dalam mengelola pendidikan, lembaga OECD menekankan bahwa tidak ada satu sistem yang benar, yang dipentingkan adalah juga menyedihkan adalah mata pelajaran yang bersifat ekspresif, seperti musik, seni rupa, pekerjaan tangan, dan olahraga, hanya menjadi mata pelajaran pilihan belaka. Siswa diminta memilih salah satu saja! Ini tentu tidak sejalan dengan niat mengembangkan Profil Pelajar Pancasila, yang berisi pengembangan karakter dan lebih banyak dengan interaksi sosial. Siswa hendaknya tetap menerima semua mata pelajaran musik/menyanyi, menggambar, prakarya, dan olahraga, untuk membuka potensi yang ada, dan mengembangkan kreativitas, interaksi, kerja sama gotong royong dan bernalar dalam mengelola pendidikan, lembaga OECD menekankan bahwa tidak ada satu sistem yang benar, yang dipentingkan adalah prosesnya OECD, 2016 Governing Education in a complex world. Amat penting adalah ekosistem pendidikan yang terdiri dari guru dan kepala sekolah yang kompeten, adanya kesempatan belajar secara profesional, memiliki tujuan bersama apa yang akan dituju/aims dan bagaimana mencapai tujuan tersebut/guidelines; dan mengembangkan dialog terbuka untuk tersebut amat universal dan dapat dikembangkan di Indonesia, juga mengurangi kesenjangan pendidikan apabila guru-guru di daerah dapat menyampaikan pelajaran dalam bahasa setempat. Pihak dinas pendidikan dapat memulai mendokumentasikan nilai-nilai muatan lokal tersebut, sambil melestarikan budaya daerah yang mulai memudar untuk dipelajari generasi juga Kesenjangan Mutu dalam Rapor Pendidikan IndonesiaIndonesia memiliki bapak pendidikan bangsa, Ki Hadjar Dewantara, yang sudah meletakkan fondasi pendidikan yang humanis. Intinya, fokus kepada pembelajaran siswa dengan kualitas pendidikan dan keberpihakan equity, kebijakan berdasarkan riset, guru-guru yang profesional, kolaborasi gotong royong dan sinergi kebijakan antar dinas di tingkat kabupaten/ praktiknya, pendidikan dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara satu pihak dengan pihak lain guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa. Semangat kolaborasi, saling percaya dan mendengarkan, juga menghormati peran masing-masing amat diperlukan di sini. Jangan sampai ujuran bahwa ”orang Jawa lebih pintar” itu masih ada dalam pendidikan Indonesia, apalagi dalam masyarakat kita yang bineka D Adiputri, Pengajar di Universitas Jyväskylä, FinlandiaDOK. PRIBADIRatih D Adiputri › Komisi masa depan pendidikan UNESCO meluncurkan laporan yang menegaskan bahwa arah dan tujuan pendidikan harus berubah. Sistem pendidikan dinilai telah keliru, terlalu menekankan keberhasilan individu dan persaingan. DIDIE SW-Di akhir 2021, komisi masa depan pendidikan UNESCO meluncurkan laporan berjudul ”Reimagining Our Futures Together”.Laporan ini menegaskan bahwa arah dan tujuan pendidikan harus berubah. Sistem pendidikan dinilai telah keliru menyebarkan keyakinan bahwa kenyamanan dan keistimewaan jangka pendek lebih penting daripada keberlanjutan jangka panjang. Sistem pendidikan terdahulu terlalu menekankan nilai keberhasilan individu, pembangunan ekonomi dan persaingan nasional, sambil mengorbankan kebersamaan, pemahaman kesalingtergantungan manusia, serta kepedulian ke sesama dan Bumi. Pendidikan berarah baru harus menjamin solidaritas, welas asih, etika, dan empati tertanam dalam di desain kegiatan belajar UNESCO, 2021.Namun, dunia hari ini berdasarkan tata nilai yang benar-benar baruJika mau jujur, kritik tajam dari komisi masa depan pendidikan di atas juga tak keliru jika ditujukan pada praktik pendidikan kita dan memang sejumlah negara lain juga memiliki strategi pendidikan berdasar nilai lama. Kenyataan itu perlu diakui sebagai bagian dari sejarah pendidikan saja sistem pendidikan terdahulu memang cocok menghadapi tantangan masa lalu. Namun, dunia hari ini berdasarkan tata nilai yang benar-benar baru. Kebersamaan seluruh umat manusia lintas negara serta budaya sedang ditantang guna menyelesaikan berbagai masalah dunia. Maka, sistem pendidikan nasional juga perlu merumuskan ulang arah pendidikannya berdasarkan tata nilai baru, seperti kebersamaan wabah Covid-19 telah menghentikan kesempatan belajar 1,6 miliar anak di dunia dan membuktikan kerentanan sistem pendidikan, situasi dunia belakangan ini ditandai pula dengan kemerosotan demokrasi dan meningkatnya keterbelahan bangsa serta kekerasan di masyarakat. Mundurnya demokrasi dan melemahnya kebangsaan tak hanya terjadi di negara Dunia juga RUU Sisdiknas Siapkan Pendidikan yang Adaptif dan Fleksibel dengan Perkembangan ZamanNegara adidaya AS, yang sebelumnya senantiasa dicitrakan sebagai benteng pertahanan demokrasi, pada 2021 untuk pertama kali dikategorikan sebagai negara yang demokrasinya sedang mundur International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021. Sulit membayangkan upaya primitif seperti mempersulit warga negara melaksanakan hak pilihnya digelorakan di republik yang sudah tak muda lagi karena itu, tak mengejutkan jika komisi masa depan pendidikan UNESCO menyimpulkan kerapuhan planet Bumi, kemunduran demokrasi dan meningkatnya pengutuban, teknologi digital yang menghubungkan dan memecah belah, serta ketakmenentuan masa depan dunia kerja sebagai empat disrupsi atau usikan utama yang dihadapi dunia dan perlu ditanggapi institusi diresapi, indikasi empat usikan yang saling beririsan itu juga sudah terasa di Indonesia, maka ruang kelas kita juga tidak boleh steril darinya. Namun, bagaimana sistem pendidikan nasional mengalamatkan empat masalah global tadi?Sistem pendidikan nasional secara umum mempunyai sejumlah perangkat, seperti perundangan, peraturan, standar, kurikulum, capaian pembelajaran, buku teks, dan lainnya, tetapi juga perlu mengusung pesan utama atau adicita yang melandasinya. Adicita ini yang selanjutnya akan menjadi nyawa sistem pendidikan secara SWMaka, apa seharusnya nyawa sistem pendidikan Indonesia dalam tata nilai dunia yang baru ini? Jawabannya belum kita ketahui. Gagasan yang paling sesuai bagi Indonesia harus dicari bersama. Meski demikian, yang kita tahu pasti, adicita pendidikan itu harus sanggup menjadi kerangka guna membedah empat tantangan global usulan awal, gagasan seperti interconnectedness atau kesalingterhubungan dapat dijadikan sebagai kandidat adicita sistem pendidikan nasional dicatat, sejumlah kebijaksanaan luhur serta keyakinan masyarakat tradisional di Indonesia sesungguhnya sudah tak asing dengan pesan kesaling-terhubungan dalam kehidupan, yakni bahwa segala sesuatu di semesta ini saling terhubung. Oleh karena itu, walau sistem pendidikan nasional berlandaskan kesalingterhubungan berkepentingan dengan isu global, sistem pendidikan nasional tetap terhubung dengan lingkungan pendidikan nasional yang mengusung kesalingterhubungan sebagai tiang utamanya akan berkembang kokoh berlandaskan konsep yang jelas. Guru dapat merancang desain pembelajarannya dengan kreatif demi mutu belajar siswa karena sistem pendidikan ini luwes untuk dikembangkan, tetapi juga memberikan kerangka yang pendidikan nasional yang mengusung kesalingterhubungan sebagai tiang utamanya akan berkembang kokoh berlandaskan konsep yang tataran abstrak, empat usikan besar tadi dapat ditelaah menggunakan ”lensa berpikir” kesalingterhubungan dan telaah dilakukan menerapkan berbagai disiplin serta lintas disiplin pengetahuan. Sedangkan pada tataran pedagogi, interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran juga akan menggunakan kerangka pengetahuan guru dan murid bukan lagi mengikuti model pemberi-penerima, tetapi menggunakan model pengetahuan sebagai milik dan dikembangkan bersama. Hubungan antarpengetahuan yang berkerangka kesalingterhubungan akan mendorong semangat kelintasdisiplinan. Tak lupa, ruang kelas menjadi laboratorium komunikasi dunia berwacana universal, seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga tetap terhubung kuat dengan wacana di pada tataran pembelajaran, siswa membangun pemahamannya pada konsep kesalingterhubungan dengan alam. Sebagai ilustrasi, seperti di kurikulum kelas IX yang disusun Yukon First Nations Curriculum Working Group Yukon adalah sebuah teritori paling barat di Kanada juga menggunakan kesalingterhubungan sebagai gagasan utama juga Pendidikan Masa Depan Mesti Memperkuat Solidaritas GlobalDi kurikulum ini, dirancang kegiatan mengukur diameter batang pohon. Dari situ pelajar memperkirakan jumlah biomassa dan kadar nutrisi dari pohon-pohon di sekitar sekolah. Kemudian, siswa menghitung kandungan karbon setiap pohon dan penyerapan karbon dioksidanya. Dari pengalaman itu pula siswa membangun pemahaman bagaimana kesaling -terhubungan beraksi di planet saat yang sama, kegiatan komputasi dan pemanfaatan teknologi informasi dipelajari secara bermakna, tak sekadar manipulasi angka yang mekanistis. Gagasan utama kesalingterhubungan juga secara alami muncul pada saat siswa mempelajari konsep matematika seperti pola, fungsi, data, dan sebagainya. Kecuali itu, siswa telah terjun langsung mempraktikkan kesalingterhubungan disiplin sains, teknologi, matematika, dan kesadaran pada lingkungan hidup secara di pelajaran IPS, gagasan kesalingterhubungan itu dapat menjadi lensa guna membedah pengetahuan tentang pemerintahan dan jalinan kebangsaan. Dalam mata pelajaran bahasa, gagasan kesalingterhubungan ini menjadi lensa guna membedah struktur kalimat dan paragraf. Di mata pelajaran kesenian, kesalingterhubungan menjadi lensa berpikir guna membedah berbagai fenomena serta melalui sistem pendidikan ini, siswa membangun kesadaran untuk berkontribusi merawat lingkungan dan mengokohkan persaudaraan serta perdamaian. Secara paralel, para siswa tetap mengasah kecakapannya dalam disiplin matematika, sains, teknologi, serta kecakapan abad ke-21 lainnya secara terhubung satu sama lain dengan porsi waktu tetap sama. Kesalingterhubungan yang diusulkan di sini baru satu kandidat sebagai adicita sistem pendidikan dan tentunya sangat mungkin masih ada gagasan utama lain yang lebih nilai baruSetiap anak Indonesia, seperti teman sebayanya di negara lain, mendambakan sistem pendidikan yang berlandaskan tata nilai baru. Guna mewujudkan pendidikan seperti itu di Indonesia sama sekali tak mustahil, tetapi upaya sistematis menuju ke sana harus digarap pada tataran konsep dan teknis yang mendasar sekaligus rinci. Berbagai pembuatan undang-undang, aturan, dan kurikulum telah menyerap dana dan waktu, tetapi selalu jauh panggang dari Pranoto, Pengajar Matematika di ITBDOK. PRIBADIIwan Pranoto EditorSRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN